Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengungkap alasan sejumlah proyek Sekolah Rakyat disebut sebagai proyek “setengah mangkrak” karena menghadapi berbagai kendala dalam proses pembangunan dan persiapan operasional.
Menurut kementerian, beberapa proyek mengalami hambatan mulai dari kesiapan lahan, perubahan perencanaan, hingga persoalan koordinasi antarinstansi yang menyebabkan progres pembangunan tidak berjalan optimal.
Pemerintah menilai pembangunan fasilitas pendidikan harus dilakukan secara matang agar bangunan yang telah dibangun benar-benar dapat digunakan secara maksimal oleh masyarakat.
Pengamat infrastruktur menyebut persoalan proyek yang tidak selesai tepat waktu sering terjadi akibat perencanaan awal yang belum sepenuhnya matang atau perubahan kebijakan di tengah proses pembangunan.
Selain aspek fisik bangunan, kesiapan tenaga pengajar, sarana pendukung, dan pengelolaan sekolah juga disebut menjadi faktor penting dalam keberhasilan program pendidikan berbasis infrastruktur.
Program Sekolah Rakyat sendiri sebelumnya digagas untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas fasilitas belajar di berbagai daerah.
Namun beberapa proyek disebut belum dapat beroperasi optimal meski pembangunan fisik telah berjalan sebagian.
Pengamat kebijakan publik menilai evaluasi menyeluruh diperlukan agar proyek pendidikan tidak berhenti pada pembangunan gedung semata tanpa kesiapan sistem pendukung.
Pemerintah menyatakan akan melakukan percepatan penyelesaian dan penataan ulang terhadap proyek-proyek yang mengalami kendala agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
Selain itu, koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah juga disebut akan diperkuat guna memastikan program pendidikan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
