Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, mendorong para pejabat administrator di lingkungan Kementerian ATR/BPN untuk mengambil peran sebagai penggerak utama transformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, keberhasilan reformasi layanan pertanahan dan tata ruang sangat bergantung pada kepemimpinan aparatur yang mampu menciptakan perubahan nyata di setiap unit kerja.
Pesan tersebut disampaikan Ossy saat memberikan arahan secara daring kepada peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Tahun 2026 pada Senin. Dalam kesempatan itu, ia menekankan bahwa pejabat administrator tidak cukup hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi harus mampu menjadi pemimpin yang menghadirkan inovasi dan perubahan berkelanjutan.
Menurut Ossy, transformasi pelayanan publik akan terasa langsung oleh masyarakat apabila para administrator mampu menerapkan pembaruan hingga ke lini pelayanan terdepan. Ia menilai perubahan yang hanya berhenti pada kebijakan atau dokumen tanpa implementasi di lapangan tidak akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Transformasi Berorientasi pada Pelayanan Berkualitas
Dalam pemaparannya yang mengangkat tema “Memimpin Perubahan, Membangun Institusi yang Dipercaya, Melayani dengan Hati, dan Mempersiapkan Masa Depan Indonesia”, Ossy menjelaskan bahwa seluruh agenda transformasi di lingkungan ATR/BPN diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia menilai kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui pelayanan yang mudah diakses, proses yang transparan, organisasi yang adaptif terhadap perubahan, serta budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas.
Menurutnya, reformasi birokrasi bukan sekadar modernisasi sistem atau digitalisasi layanan, tetapi juga menyangkut perubahan pola pikir aparatur agar mampu memberikan pelayanan yang lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
SDM Menjadi Kunci Reformasi Birokrasi
Ossy menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor utama dalam keberhasilan transformasi organisasi.
Karena itu, para pejabat administrator diminta terus meningkatkan kompetensi, memperluas wawasan kepemimpinan, serta memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi maupun perubahan kebutuhan pelayanan publik.
Selain itu, ia juga mengajak seluruh aparatur untuk membangun budaya kerja yang kolaboratif, profesional, dan berintegritas sehingga setiap kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.
Menurutnya, perubahan yang berkelanjutan hanya dapat diwujudkan apabila seluruh pegawai memiliki komitmen yang sama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Kepercayaan Publik Dibangun dari Pelayanan Sehari-hari
Dalam arahannya, Ossy mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dibangun melalui kualitas pelayanan yang diberikan setiap hari.
Ia menilai satu pelayanan yang tidak memenuhi standar dapat mengurangi kepercayaan publik yang telah dibangun dalam waktu yang lama. Oleh sebab itu, setiap aparatur dituntut menjaga konsistensi kualitas layanan, mulai dari proses administrasi hingga penyelesaian layanan pertanahan dan tata ruang.
Ossy optimistis peserta PKA 2026 mampu menjadi agen perubahan di unit kerja masing-masing sehingga transformasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN berkembang menjadi gerakan bersama dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, memperkuat kepastian hukum di bidang pertanahan dan tata ruang, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Penguatan kapasitas pejabat administrator tersebut juga mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mempercepat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas aparatur sipil negara, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
