Pengamat politik Hendri Satrio, yang akrab disapa Hensa, menilai masyarakat saat ini lebih membutuhkan kelompok yang mampu menawarkan gagasan dan solusi konkret dibanding sekadar menjadi pengkritik kebijakan pemerintah. Pandangan tersebut disampaikan menanggapi pembentukan inisiatif “Kabinet Bayangan” oleh sejumlah akademisi, aktivis, dan peneliti.
Pendiri KedaiKOPI itu berpendapat bahwa penggunaan istilah “Kabinet Bayangan” secara konseptual justru membatasi posisi kelompok tersebut. Menurutnya, istilah “bayangan” mencerminkan sesuatu yang selalu mengikuti objek utama sehingga terkesan hanya bereaksi terhadap kebijakan pemerintah, bukan menghadirkan agenda secara mandiri.
Hendri mengakui bahwa konsep shadow cabinet telah lama diterapkan di sejumlah negara dengan sistem demokrasi parlementer sebagai mekanisme pengawasan terhadap pemerintah. Namun, ia menilai penggunaan istilah tersebut dalam konteks Indonesia berpotensi menjadi kontraproduktif apabila hanya menempatkan kelompok masyarakat sipil sebagai pihak yang selalu merespons langkah pemerintah.
Menurutnya, kelompok yang ingin menjadi alternatif kebijakan seharusnya mampu menyusun program dan gagasan sendiri tanpa harus bergantung pada dinamika pemerintah. Ia menilai publik akan lebih menghargai organisasi yang aktif menawarkan solusi atas berbagai persoalan nasional dibanding hanya memberikan kritik ketika muncul kebijakan baru.
Hendri juga menyarankan agar kelompok tersebut menggunakan nama yang lebih mencerminkan posisi sebagai penyeimbang pemerintah. Ia mencontohkan istilah “Kabinet Tandingan” yang dinilai lebih menunjukkan keberanian untuk menawarkan kebijakan alternatif serta berkompetisi melalui pertukaran ide dan program.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa kelompok politik maupun organisasi masyarakat sipil yang terlalu bersifat reaktif berisiko kehilangan kredibilitas di mata publik. Menurutnya, kepercayaan masyarakat akan lebih mudah diperoleh apabila sebuah kelompok mampu menjadi sumber gagasan yang konsisten dan relevan bagi kepentingan publik.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka menyatakan menghormati berbagai bentuk partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi, termasuk survei, kajian akademik, kritik publik, hingga pembentukan inisiatif Kabinet Bayangan oleh kalangan muda. Ia menegaskan bahwa penyampaian pendapat dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan merupakan bagian dari praktik demokrasi yang sehat.
Inisiatif Kabinet Bayangan diumumkan pada 17 Juli 2026 oleh koalisi masyarakat sipil yang beranggotakan 15 akademisi, aktivis, dan peneliti. Masing-masing anggota ditugaskan membidangi sektor tertentu dengan struktur yang menyerupai Kabinet Merah Putih, sebagai bentuk penyampaian alternatif pandangan terhadap kebijakan pemerintah.
