Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Lilik Sutiarso, menilai evaluasi pemerintah terhadap peredaran beras fortifikasi merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pangan nasional sekaligus memastikan masyarakat memperoleh produk yang memenuhi standar mutu dan kandungan gizi.
Menurut Lilik, peninjauan terhadap implementasi program fortifikasi seharusnya dipahami sebagai upaya meningkatkan kualitas sistem pangan, bukan sekadar menindak temuan di lapangan. Evaluasi perlu mencakup seluruh tahapan, mulai dari proses fortifikasi, pengujian mutu, pelabelan, hingga distribusi produk kepada konsumen.
Ia menegaskan tujuan utama program fortifikasi adalah meningkatkan status gizi masyarakat melalui penambahan mikronutrien pada bahan pangan pokok. Karena itu, setiap produk yang beredar harus dipastikan memenuhi persyaratan keamanan pangan, kandungan nutrisi, dan standar resmi yang telah ditetapkan pemerintah.
Lilik menjelaskan keberhasilan fortifikasi tidak hanya bergantung pada proses produksi, tetapi juga ditentukan oleh konsistensi pengawasan mutu di sepanjang rantai pasok. Sistem ketertelusuran produk (food traceability) menjadi elemen penting agar asal-usul, proses distribusi, hingga kualitas produk dapat dipantau secara menyeluruh.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara produk yang beredar dan standar yang berlaku, menurutnya, penyelesaian harus dilakukan melalui pendekatan ilmiah. Langkah tersebut mencakup pengujian laboratorium, audit proses produksi, serta verifikasi jalur distribusi sehingga akar persoalan dapat diidentifikasi secara akurat.
Selain aspek mutu, Lilik juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap struktur harga beras fortifikasi. Harga produk idealnya mencerminkan kualitas bahan baku, biaya proses fortifikasi, distribusi, serta nilai tambah gizi yang diterima masyarakat. Efisiensi rantai pasok dinilai menjadi faktor penting agar produk tetap terjangkau tanpa mengurangi kualitas.
Ia menambahkan Indonesia telah memiliki berbagai dukungan teknologi di sektor pertanian dan pengolahan pangan. Oleh karena itu, program fortifikasi perlu didukung sistem pengawasan berbasis sains, tata kelola yang transparan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk pengendalian mutu dan pelacakan produk.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul temuan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mengungkapkan sekitar 80 persen sampel beras fortifikasi yang diuji tidak memenuhi standar mutu. Lilik berharap evaluasi tersebut menjadi momentum memperkuat sistem pangan nasional sehingga manfaat fortifikasi benar-benar dirasakan masyarakat.
